Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, peringatan May Day adalah momentum tepat berkolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh.
Pada May Day 2025, Kemnaker berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan PT Pertamina, memberikan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh.
Kami Kemenaker bekerjasama dengan PT Pertamina Persero dengan temanya itu adalah May Day is Collaboration Day. Jadi ini adalah rangkaian perayaan Mayday dan kita ingin menjadikan May Day sebagai salah satu momentum untuk memperkuat kolaborasi, karena tantangan yang kita hadapi ke depan itu semakin tidak mudah,” kata Menaker Yassierli di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025).
Menurut Yassierli, kondisi global penuh ketidakpastian dan itu kemudian berdampak sangat signifikan, sehingga perlu banyak berkolaborasi dengan semua pihak.
Kemudian pergeseran demografi, budaya, dan seterusnya. Tuntutan industri, perkembangan IT, teknologi. Dan Alhamdulillah juga salah satu bentuk nyata kolaborasi yang kita lakukan dan kita ingin tunjukkan kepada masyarakat Indonesia adalah kolaborasi lintas kementerian,” ujarnya.
Yassierli mengaku bersyukur May Day kali ini ada kolaborasi yang menghasilkan dampk langsung yakni berupa rumah subsidi untuk para buruh.
Saya sangat bersyukur dan berbahagia sekali, peringatan Mayday tahun ini khas karena dihadiri juga oleh Bang Ara, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kita kolaborasi terkait dengan program rumah subsidi untuk buruh,” kata dia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh dalam rangka memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta.
Ia menyebut rumah subsidi berlaku harga serta cicilan KPR FLPP yang terjangkau, para buruh diharapkan bisa lebih semangat bekerja dan meningkatkan kesejahteraan para buruh.
Menteri PKP menyatakan, program penyediaan rumah untuk buruh ini merupakan kolaborasi serta sinergi Kementerian PKP dengan Kementerian Tenaga Kerja dan mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR RI dan BP Tapera.