Menaker Ogah Umbar Data PHK Tiap Bulan, Bikin Pesimis

Jakarta Menteri Ketenagakerjaan Yassierli enggan mengumbar data pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap bulan karena khawatir menimbulkan kesan pesimistis. Dia pun tengah menyusun padanan data antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih valid.

Dia bilang, informasi mengenai pembukaan lapangan kerja menjadi poin lebih penting untuk membangun optimisme masyarakat.

Jangan PHK terus, nanti kasihan teman-teman, nanti yang kita bangun itu adalah semangat pesimis nanti terhadap bangsa ini. Makanya kami juga, ya, kita enggak, \’oke, ya, tiap bulan kita keluarkan data PHK-PHK\’ nanti, ya, yang kita bangun itu bukan optimisme. Bisa difahami, ya?, kata Yassierli, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Soal upaya membangun optimisme masyarakat ini, Yassierli bilang pihaknya menggandeng sejumlah kementerian/lembaga. Diantaranya Kementerian Koperasi untuk menyiapkan unit-unit koperasi menjadi wadah bagi pencari kerja.

Kemudian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal peluang pembukaan lapangan kerja dari hilirisasi. Termasuk pula Kementerian Pertanian hingga Badan Gizi Nasional (BGN).

Kita koordinasi dengan Kementerian ESDM, ya hilirisasi, akan ada sekian ratus ribu pekerja, lapangan kerja yang baru. Kita komunikasi dengan Kementerian KKP, Kementerian Pertanian. Saya, menurut saya, itu yang harus kita viralkan. Kita komunikasi dengan Badan Gizi, bebernya.

Gabung Data PHK

Dia menjelaskan, data PHK harus merupakan data yang valid dan akurat. Saat ini Kemnaker punya data PHK yang bersumber dari laporan Dinas Ketenagakerjaan di berbagai daerah. Sama halnya BPJS Ketenagakerjaan pun menghimpun data PHK atas klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

BPJS tenaga kerja, karena kemudian kita sudah ada program JKP, penebalan manfaat untuk JKP, maka kita melihat sekarang karena ada benefit JKP itu, perusahaan juga menjadikan itu sebagai suatu opportunity untuk safety net (jaring pengaman) buat pekerja mereka, ujarnya.

Sehingga kita melihat datanya itu akan lebih luas, dan akan bisa kita jadikan sebagai patokan. Itu baru satu. Tapi tetap kami juga melihat, ada enggak, mungkin dari laporan dari dinas-dinas, tapi basis kita utamanya itu, tambah Menaker.