Maruarar Sirait Siapkan Rusun Subsidi Luas 45 Meter Persegi, Cicilan Bisa 30 Tahun!

Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Melalui proses yang inklusif dan partisipatif, pemerintah ingin memastikan hunian vertikal bukan sekadar bangunan, tapi tempat tinggal yang layak dan memanusiakan penghuninya.

Hal tersebut ditegaskan pria yang akrab disapa Ara ini dalam acara Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri PKP tentang Rusun Subsidi di Jakarta, Selasa malam (17/3/2026). Ia menyatakan bahwa pemerintah aktif menyerap aspirasi dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, pengembang, hingga masyarakat penghuni.

BACA JUGA:Realisasi KUR Perumahan Capai Rp 50 Miliar

BACA JUGA:Rusun di Denpasar Bakal Dibangun Juni 2026

BACA JUGA:Program Gentengisasi Serap Produk UMKM Majalengka hingga Rp 3 Miliar

“Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik,” tegas Maruarar Sirait di hadapan para pemangku kepentingan.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diteken nantinya memiliki landasan kuat dari lapangan. Menteri PKP ingin meruntuhkan sekat antara pengambil kebijakan dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dengan mendengarkan masukan dari Danantara hingga Kantor Staf Presiden (KSP), kebijakan rusun subsidi 2026 diharapkan menjadi solusi konkret atas masalah hunian di Indonesia.