Layer Cukai Rokok Ditambah, Efek Jera Pelanggaran Rokok Ilegal Bakal Makin Longgar

Jakarta – Wacana menambah layer tarif Golongan III Sigaret Kretek Mesin (SKM) dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT) mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Di tengah gencarnya pemberantasan rokok ilegal, kebijakan ini dinilai memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum dan efektivitas efek jera terhadap pelanggaran.

Ahli Hukum Ekonomi Ali Rido, menilai pendekatan fiskal tidak dapat menggantikan fungsi penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

BACA JUGA:Industri Rokok Khawatir Batas Tar dan Nikotin Tekan Serapan Tembakau Lokal

BACA JUGA:Jadi Sumber Pendapatan Ribuan UMKM, Pekerja Minta Aturan Rokok Elektrik Disusun Transparan

“Secara prinsip, tidak tepat jika kebijakan fiskal dijadikan substitusi penegakan hukum. Kebijakan fiskal (tarif cukai) seharusnya mengatur aktivitas ekonomi yang legal, bukan menjadi instrumen untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana atau administrasi,” katanya, Selasa (10/4/2026).

Ia juga mengingatkan potensi pelemahan efek jera apabila pelanggaran hukum dipersepsikan dapat diselesaikan melalui kebijakan tarif.

“Hal tersebut tentu berpotensi bertentangan karena pemberantasan rokok ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Apabila pelanggaran hukum kemudian ‘diakomodasi’ melalui kebijakan tarif cukai, tanpa pemisahan yang tegas antara pertanggungjawaban atas pelanggaran sebelumnya, maka kebijakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai pelemahan deterrent effect dan inkonsisten dengan semangat penegakan hukum,” tegas Ali.