Kompetisi Tarif Pajak Dunia Tak Sehat, OECD Gandeng Kemenkeu Teken MLI STTR

Jakarta – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu masalah yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah kompetisi tarif pajak yang tidak sehat.

Sebagai salah satu organisasi international yang terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial di seluruh dunia, OECD bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari berbagai negara di seluruh dunia untuk menjawabnya melalui penandatanganan MLI STTR.

Salah satunya adalah melalui Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR) yang semalam saya tandatangani bersama-sama dengan 42 negara dan yurisdiksi lainnya, tulis Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya, Jumat (20/9/2024).

Menkeu menjelaskan, MLI STTR ini merupakan salah satu instrumen dalam Pillar Two yang merupakan bagian kesepakatan global untuk memimalisir kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Maka dengan menandatangani MLI STTR ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang lebih awal mengadaptasi dari instrumen penting ini.

Perjanjian penting ini merefleksikan fakta MLI STTR menjadi prioritas penting bagi banyak negara berkembang yang menjadi anggota Inclusive Framework of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), memulihkan hak-hak pemajakan atas beberapa tipe transaksi lintas batas intra-group —termasuk bunga, royalti, dan pembayaran atas jasa lainnya.

Bagi negara berkembang, mobilisasi sumber daya menjadi sangat penting, dan MLI STTR ini menjadi salah satu solusi tambahan bagi negara berkembang untuk melindungi basis pajak korporat mereka.

Saat ini, sudah lebih dari 1.000 perjanjian perpajakan — kurang lebih 1/4 dari perjanjian perpajakan di seluruh dunia— tercover oleh komitmen ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada @mathiascormann dan para penandatangan hari ini. Mari bersama menindaklanjuti proses ratifikasinya demi meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan sosial dunia, pungkas Sri Mulyani.