KKP Ajukan Rp 25 Miliar ke DPR, Ini Tujuannya

Jakarta – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan dana Rp 25 miliar sebagai upaya revitalisasi tambak garam di Aceh. Pengajuan dilakukan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) KKP, Koswara mengatakan, tidak sedikit tambak garam yang harus dipulihkan kembali akibat bencana banjir di Aceh, beberapa waktu lalu. Dana tersebut diajukan untuk mendukung pemulihan produksi garam rakyat yang lumpuh akibat banjir itu.

BACA JUGA:Program TFCCA Dorong Masyarakat Pesisir Jadi Garda Terdepan Konservasi Terumbu Karang

BACA JUGA:AS-Indonesia Sepakat Kucurkan Rp 587,16 Miliar untuk Jaga Terumbu Karang

BACA JUGA:KKP Bakal Bikin 1.500 Kapal Tangkap Ikan untuk Nelayan

Dari DJPK itu yang dari kita ya, yang garam, itu sekitar Rp 25 miliar. Itu yang di Aceh saja, kata Koswara usai acara Peluncuran Program Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act (TFCCA) di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026, ditulis Rabu (28/1/2926).

Kini, kata dia, pihaknya telah menerima data kerusakan tambak di Aceh. Data itu telah disampaikan dan akan masuk dalam program pemulihan pemerintah.

Kalau di Aceh itu datanya kita sudah sampaikan. Itu kan nanti masuk dalam program pemulihan ya, ujar dia.

Ia melanjutkan, ada juga program pemulihan lainnya yang diajukan terkait berbagai sektor. Penyasarannya terhadap sektor tambak ikan dan subsektor kelautan serta perikanan lainnya yang terdampak banjir. 

Kemarin diminta secara keseluruhan bukan hanya garam. Ada juga tambak ikan dan lain-lain, ujarnya.