Kiprah Mantan Menhan Juwono Sudarsono di Sektor Pertahanan

Jakarta – Juwono Sudarsono terkenal dengan sosok warga sipil yang memimpin dunia militer lewat kursi menteri pertahanan (menhan) pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Akademisi di dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional ini mulai menunjukan tajinya yang tidak hanya sebatas teori buku saat menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1998.

BACA JUGA:Penghormatan Terakhir Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk Juwono Sudarsono

BACA JUGA:Upacara Militer Iringi Pemakaman Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di TMPN Kalibata

Kursi itu hanya permulaan, tahun 1999-2000, sosoknya semakin kondang dengan menduduki kursi yang kemudian membuat namanya semakin beken, Menteri Pertahanan. Kala itu, ia membuat berbagai gebrakan salah satunya reformasi sektor pertahanan Indonesia.

Ia berupaya memperkuat supremasi sipil atas militer serta meningkatkan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Usahanya berbuah manis dengan kembalinya hubungan antara militer dan masyarakat sipil yang tertata lagi.

Pada 2003-2004, Juwono berkelana ke London, untuk menduduki jabatan barunya sebagai perwakilan kedaulatan Indonesia di tanah Ratu Elizabeth saat itu. Ia menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris.

Kemudian, saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai presiden untuk kali pertama, Juwono dipanggil pulang. Lagi, Juwono dipercayakan memimpin sebagai Menteri Pertahanan.

Hasilnya, Juwono menelurkan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU). Sebut saja RUU Komponen Cadangan, RUU Keamanan Nasional, RUU Rahasia Negara, RUU Peradilan Militer dan RUU Veteran.

RUU Komponen Cadangan (Komcad) atau kini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN). Berdasarkan UU tersebut, dijelaskan bahwa Komcad adalah program sukarela untuk warga negara, ASN, hingga sumber daya alam yang dididik militer guna memperkuat TNI saat darurat/perang. Komcad berfokus pada pertahanan negara dan Bela Negara, bukan wajib militer. 

Kemudian, dalam paper Pos M. Hutabarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan menjelaskan, bahwa RUU Keamanan Nasional menata segenap aktor keamanan dan meletakkan segenap komponen dan unsur kekuatan bangsa dalam sistem pertahanan dan keamanan semesta.

Dilansir dari berbagai pemberitaan, untuk RUU Rahasia Negara akhirnya dihentikan setelah Juwono sendiri menarik draft RUU itu dari meja sidang DPR pada 2009 silam. Sidang tersebut sudah berjalan setidaknya dalam 2,5 tahun.

RUU Peradilan Militer kini lahir sebagai UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Beleid ini kemudian masuk dalam Hukum Acara Tata Usaha Militer. Terakhir, RUU Veteran kini dikenal dengan UU No. 15 Tahun 2012 Tentang Veteran yang menaungi status para pejuang ke dalam daftar para pejuang agar lebih diperhatikan negara. Dilansir dari veteranri.go.id, beleid ini tengah masuk dalam prolegnas untuk direvisi agar para pejuang dari Operasi Seroja 1999 bisa masuk ke dalam Veteran RI dalam kurun waktu 1975-1976.