Kebut Perbaikan Sumatera Pasca Bencana, Kementerian PU Butuh Rp 73,9 Triliun

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyusun Rencana Induk dan Rencana Aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, dengan total indikasi kebutuhan anggaran sebesar Rp 73,98 triliun. 

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, penanganan difokuskan pada infrastruktur Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya,dan Prasarana Strategis dengan mengedepankan prinsip build back better. Dengan membangun kembali infrastruktur yang terdampak agar lebih aman dan berketahanan terhadap risiko bencana di masa depan.

BACA JUGA:Pasar di Tiga Wilayah Bencana Sumatera Beroperasi Lagi

BACA JUGA:Menteri PKP: Relokasi Rumah Korban Bencana Sumatera Dekat dengan Mata Pencaharian

BACA JUGA:Tito: Proses Belajar Mengajar di 3 Provinsi Pascabencana Kembali Berjalan 100 Persen

BACA JUGA:Selain Konsumsi, Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Peralatan Rumah Tangga

Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga meningkatkan kualitas infrastruktur dan keberlanjutan pelayanan publik secara jangka panjang, ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2023).

Dody menambahkan, dari total kebutuhan anggaran Rp 73,98 triliun, sekitar Rp 4,8 triliun dialokasikan untuk tahap tanggap darurat. Sementara sekitar Rp 69 triliun diperuntukkan bagi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Mekanisme pelaksanaan, pembiayaan serta skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Rencana Induk build back better mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

Pada tahun anggaran 2025, Kementerian PU telah merealisasikan anggaran tanggap darurat sebesar Rp 576 miliar untuk mendukung penanganan awal bencana dan pemulihan fungsi dasar infrastruktur di wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.