Kebut Belanja Barang dan Jasa, Begini Strategi Badan Layanan Umum Daerah

Jakarta – Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah terus menjadi agenda strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja barang dan jasa.

Salah satu instrumen utama dalam digitalisasi pengadaan tersebut adalah pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC dan difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BACA JUGA:Libur Panjang Imlek 2026 Pecahkan Rekor Perjalanan dan Belanja Terbesar di China

BACA JUGA:Sambut Ramadan, Ritel Modern Sebar Promo dan Diskon Belanja

BACA JUGA:Kerja Sama Strategis untuk Mudahkan Masyarakat dengan Perluas Layanan Pembayaran Digital

Dalam konteks tersebut, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, serta satuan pendidikan, memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang menuntut proses pengadaan yang cepat, mudah, dan tetap akuntabel.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.

Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli menegaskan bahwa BLUD membutuhkan mekanisme pengadaan yang adaptif, namun tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga membutuhkan proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.