Jamu Perbankan, Otorita Yakinkan Prabowo Bakal Pindah ke IKN 2028

Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan terkemuka di Indonesia. Itu turut dilakukan bersama dengan bank berstatus milik negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Selain itu, juga dengan bank BUMD yakni Bankaltimtara, hingga bank swasta raksasa yaitu Bank Central Asia (BCA).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara.

Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026. Untuk mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara telah disiapkan, untuk menyambut inisiasi proyek baru dari sejumlah investor besar.

Bapak Presiden (Prabowo Subianto) telah memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara pada 2028. Mulai Januari 2025, kami akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan jalan, ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025)

Lebih lanjut, Basuki juga menjelaskan bahwa Prabowo telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait perpindahan ibu kota negara.

Presiden dan DPR juga telah mengesahkan status Jakarta tidak lagi menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), melainkan menjadi Daerah Khusus (DK) dan menyampaikan pembangunan Masjid Negara di IKN pada 2025. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga telah mengonfirmasi bahwa presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

Harapannya, pertemuan pembahasan progres ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan ibu kota negara yang modern, pungkas Basuki.