Indonesia Tetapkan Sawah Abadi di 8 Provinsi, Dilarang Dialihfungsikan

Jakarta – Pemerintah memperkuat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 yang kini menjadi Perpres Nomor 4 Tahun 2026.

Usai rapat perdana yang digelar di Jakarta, Selasa, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, perpres terbaru yang mengatur pembentukan tim terpadu ini, ditujukan guna memastikan pengendalian alih fungsi lahan berjalan efektif, khususnya pada lahan sawah yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

BACA JUGA:Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigrasi di Kalsel

Dari rapat perdana yang digelar bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dikatakan Nusron ada dua keputusan yang diambil.

Keputusan pertama menetapkan lahan sawah yang masuk LP2B tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun. Lahan ini disebut sebagai sawah permanen sebanyak 87 persen yang saat ini berlaku di delapan provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Menurut Nusron, sejak 2021 pengendalian alih fungsi lahan di delapan provinsi tersebut berada di bawah pemerintah pusat. Selanjutnya, tim pelaksana diminta menyajikan data lahan sawah dilindungi berbasis LP2B di 12 provinsi tambahan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan LP2B.

“Di Q-II kita akan melakukan yang sama di akhir bulan Juni harus selesai di 17 provinsi. Sehingga di pertengahan tahun ini LSD dan LP2B di 17 provinsi harus sudah clean and clear,” kata Nusron, dikutip dari Antara, Selasa (10/2/2026).

Keputusan kedua berkaitan dengan evaluasi alih fungsi lahan. Sepanjang 2019–2025, tercatat alih fungsi lahan mencapai 554.615 hektare, dan dari jumlah itu, 144.255,1 hektare terbukti berada di kawasan LP2B.

Nusron menegaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 44, alih fungsi lahan LP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum tertentu seperti jalan, pengairan, jaringan pipa air, dan jaringan listrik, bukan untuk perumahan, serta wajib disertai penggantian lahan.