Jakarta Efisiensi anggaran seringkali dianggap sebagai langkah positif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam konteks transportasi publik, efisiensi anggaran justru dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Pengamat transportasi Darmaningtyas menyoroti, bahwa nasib transportasi publik semakin mengkhawatirkan, terlepas dari upaya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah.
Kata Darmaningrtyas, dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ada sejumlah peristiwa yang memperlihatkan masalah serius yang terjadi di sektor transportasi publik.
Beberapa angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya terpaksa berhenti beroperasi.
Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogya, kata Darmaningtyas, dikutip www.wmhg.org, Senin (17/2/2025).
Angkutan Perintis Terancam
Bahkan, angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah seperti NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, juga terancam dihentikan.
Hal ini menjadi masalah besar, mengingat angkutan perintis adalah satu-satunya akses transportasi umum bagi masyarakat di luar Jawa.
Padahal, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua, katanya.