Heboh Penonaktifan BPJS PBI, DPR Panggil Menkes, Dirut BPJS Kesehatan hingga Menkeu

Jakarta – Penonaktifan peserta BPJS Kesehatan di segmen PBI-JK ramai pada pekan lalu. DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat konsultasi guna membahas perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan yang terintegrasi.

Rapat ini dihadiri oleh pimpinan Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

BACA JUGA:72 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan Kota Bandung Bakal Masuk Skema UHC

BACA JUGA:6 Hoaks yang Beredar di Media Sosial dalam Sepekan, Terbanyak Jebakan Penipuan

BACA JUGA:Kumpulan Hoaks Mengatasnamakan BPJS Kesehatan, Simak Faktanya

BACA JUGA:Iuran BPJS Peserta PBI Nonaktif dengan Penyakit Kronis Bakal Ditanggung Pemda Jabar

Rapat tersebut digelar sebagai respons atas dinamika di masyarakat terkait penonaktifan peserta BPJS Kesehatan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Kebijakan pemadanan dan penyesuaian data yang dilakukan pemerintah pusat sebelumnya memicu polemik karena banyak penerima manfaat yang mendadak tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan rapat konsultasi ini merupakan bentuk tanggapan langsung DPR terhadap keresahan masyarakat.

Sebagai respon DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan BPJS Kesehatan dalam segmen PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, kata Sufmi Dasco dalam Rapat Konsultasi Komisi DPR dengan Pemerintah, di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Lantaran, banyak warga yang mengandalkan BPJS Kesehatan PBI merasa khawatir karena akses layanan kesehatan mereka terganggu setelah status kepesertaan dinonaktifkan.

Ia menegaskan PBI merupakan program bantuan sosial yang sangat penting bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Program ini memberikan jaminan kesehatan nasional sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya saat membutuhkan pelayanan medis.

Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas tersebut, ujarnya.