Ekonom Ingatkan Risiko Efisiensi Anggaran Jika Salah Sasaran

Jakarta – Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal merupakan strategi yang tepat. Namun, ia mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekonomi jika pemangkasan anggaran belanja tidak dilakukan secara tepat sasaran.

Menurut Wijayanto, pemerintah perlu merasionalisasi sejumlah pos belanja agar target defisit anggaran tetap terjaga. Tanpa langkah tersebut, ia menilai batas defisit 3% berpotensi terlampaui.

BACA JUGA:Purbaya: Fundamental Ekonomi Kuat, IHSG Masih Bisa ke 10.000

BACA JUGA:Fundamental Indonesia Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global, Ini Buktinya

BACA JUGA:Manfaat Asuransi Pendidikan untuk Anak dan Cara Memilihnya, Solusi Dana Kuliah Aman

Ini merupakan strategi bagus untuk menjaga agar kita tetap disiplin fiskal, kendatipun menurut saya jika tidak dilakukan rasionalisasi belanja MBG, KDMP dan alutsista, batas 3% tetap akan tembus,” ujar Wijayanto kepada www.wmhg.org, Selasa (17/3/2026).

Ia menilai ruang peningkatan penerimaan negara dari pajak juga tidak terlalu besar dalam waktu dekat. Hal itu dipengaruhi oleh kondisi daya beli masyarakat yang masih terbatas serta tekanan inflasi yang masih terjadi.

Dalam kondisi tersebut, Wijayanto mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak justru menyasar sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai pemangkasan pada pos belanja yang krusial dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Yang saya khawatirkan, pemotongan akan dilakukan terhadap hal-hal yang justru sangat penting, seperti: anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, belanja sosial termasuk subsidi energi dan transfer daerah. Jika ini dilakukan, ekonomi akan semakin berat,” katanya.

Ia menilai penghematan anggaran sebaiknya difokuskan pada rasionalisasi sejumlah program belanja pemerintah, termasuk belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista). Di sisi lain, sektor pendidikan, kesehatan, transfer daerah, dan dana desa dinilai perlu tetap dijaga agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.

Selain itu, Wijayanto juga menilai pemerintah perlu memperbaiki iklim berusaha secara signifikan agar sektor swasta dapat bergerak lebih aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas basis penerimaan pajak negara.

Di tengah ketidakpastian global, ia juga menyarankan pemerintah mencari sumber pasokan energi alternatif serta mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam beberapa bulan ke depan dengan perbaikan pada ketepatan sasaran penerima.