Donald Trump Mengumumkan Tarif Global Baru 10% Usai Kalah dari MA

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Jumat malam, 20 Februari 2026 telah menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif global baru sebesar 10%. Langkah ini dilakukan Donald Trump beberapa jam setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan bea masuk “timbal balik” yang diberlakukannya, yang merupakan teguran besar terhadap agenda perdagangannya.

“Tarif pasal 122 akan berlaku hampir segera,” ujar Trump dalam unggahan Truth Social.

BACA JUGA:Prabowo Minta Anak Buah Pelajari Risiko dari Tarif Baru Trump Setelah Teken ART

BACA JUGA:Prabowo Respons Tarif Global 10 Persen Trump: Saya Kira Menguntungkan

BACA JUGA:Amerika Serikat Terancam Kembalikan Dana Rp 2.951 Triliun Usai MA Batalkan Tarif Trump

Tarif ini diberlakukan di atas bea masuk yang tetap berlaku setelah keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif yang diberlakukan Trump memakai Undang-Undang Kekuasan Ekonomi Darurat Internasional atau the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Pada konferensi pers Gedung Putih Jumat siang, Trump mengecam putusan 6-3 yang sangat mengecewakan tersebut.

“Saya malu dengan beberapa anggota pengadilan, benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita,” ujar Trump.

Putusan itu membatalkan landasan hukum untuk banyak tarif yang menurut Trump sangat penting bagi perekonomian Amerika Serikat (AS) dan untuk membangun kembali basis manufaktur Amerika Serikat yang menyusut.

Tarif timbal balik Trump dan bea masuk terkait perdagangan narkoba sama-sama bergantung pada interpretasi luas pemerintahannya terhadap IEEPA. Namun, mayoritas hakim Mahkamah Agung memutuskan pada hari Jumat bahwa IEEPA tidak memberi wewenang kepada Presiden untuk mengenakan tarif.

Kepada CNBC, seorang pejabat Gedung Putih menuturkan, tarif global baru sebesar 10%, yang memiliki batas waktu 150 hari, secara efektif akan menggantikan bea masuk IEEPA.

Hal itu dapat berarti tarif AS yang lebih rendah untuk beberapa negara yang telah membuat kesepakatan perdagangan dengan pemerintahan Trump, atau sedang dalam pembicaraan perdagangan yang sedang berlangsung.

Itu karena banyak negara dan wilayah tersebut telah menghadapi tarif AS yang lebih tinggi dari 10% sebagai bagian dari perjanjian tersebut. Uni Eropa, misalnya, menyetujui tarif 15% sebagai bagian dari kesepakatan perdagangannya dengan AS.