Cegah Pengemplang Pajak Kabur, Indonesia Gaet Singapura hingga Jepang

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menjalin kerjasama dengan otoritas perpajakan di 7 negara untuk menutup ruang kabur dari para pengemplang pajak di Tanah Air. Ketujuh negara tersebut adalah Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, Australia, dan Fiji.

Sebagai contoh, DJP sedang menyelesaikan MoU Assistance in Collection (AIC) dan membahas penanganan kejahatan pajak (tax crime) dengan National Tax Agency (NTA) Jepang.

BACA JUGA:Eks Dirjen Pajak Suryo Utomo Diperiksa Kejagung, Menkeu Purbaya Bilang Begini

BACA JUGA:Eks Pegawai DJP Wajib Tunggu 5 Tahun untuk Jadi Konsultan Pajak, Ini Alasannya

BACA JUGA:MUI Keluarkan Fatwa Perpajakan, Dirjen Bimo Wijayanto Bakal Tabayyun

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, Jepang selaku pemimpin OECD Tax Force on Tax Crime mendorong Indonesia untuk memperkuat Asian Initiative dalam menutup ruang gerak pada penjahat pajak.

Juga tentunya menghindari negara-negara yang menjadi tempat pelarian bagi, ya mohon maaf, tax crime. Jadi area mereka untuk lari itu makin sempit, karena kita sudah kerjasama yang kuat, kata Bimo di Kanwil DJP Bali, Denpasar, Bali, dikutip Rabu (26/11/2025).

Sementara dengan Singapura, Korea Selatan dan Thailand, DJP bakal belajar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Ada beberapa hal yang menarik dari Korea, Thailand, dan Singapura. Berbagai macam algoritma, mesin learning terkait dengan modus-modus penggelapan atau penyelewengan pajak, evasion maupun avoidance, penghindaran pajak itu sudah bisa dideteksi by system, ungkapnya.