Jakarta – Rencana pemerintah menghapus kuota impor disambut positif kalangan buruh hingga pedagang pasar. Apalagi atas kekhawatiran kuota impor dijadikan sebagai lahan \’permainan\’ oknum-oknum tertentu.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat khawatir kuota impor yang diberikan pemerintah hanya digunakan oleh segelintir kalangan saja dan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Kalau ditanyakan apakah kuota impor itu bisa jadi ada permainan, iya. Kalau saya bilang iya, pasti ada. Apalagi kalau itu hanya ditunjuk pihak-pihak tertentu tuh, yaudah itu makin kuat aja, makin kuat sekali terkait dengan permainannya, dan pasti itu ada entah itu kelompok tertentu untuk kelompoknya atau untuk pribadinya gitu ya, ungkap Mirah, saat dihubungi www.wmhg.org, Selasa (22/4/2025).
Saya pastikan ada itu. Tapi kalau bicara tentang pembuktiannya, ya pihak kepolisian lah yang membuktikan, ia menambahkan.
Dia sepakat jika tujuan penghapusan kuota impor untuk melawan pihak yang mempermainkan hak tersebut. Namun dia juga meminta ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah agar pasar lokal tak kebajiran produk dari luar negeri.
Pengapusan kuota bisa melawan mafia-mafia impor? Kalau secara di atas kertas, iya bisa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana peraturan ditegakkan untuk kemudian sanksi yang memang harus ditegakkan juga. Itu yang paling penting, kemudian pengawasan, tuturnya.
Dia mengaca pada fenomena ketika Indonesia kebanjiran produk impor imbas diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu dinilai jadi musabab banyaknya produk impor ke Tanah Air, terutama sektor tekstil. Maka, diperlukan penguatan pengawasan oleh pemerintah.
Saya berharap adanya pengawasan dan juga penegakan hukum yang kuat ketika memang ada pelanggaran terkait dengan impor-impor yang tidak sesuai atau impor yang ilegal, tegas dia.