Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan turun per Maret 2025 dibandingkan tahun lalu. Kelompok buruh menyoroti data tersebut tidak akurat lantaran ada puluhan ribu pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-April 2025.
Konfederasi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB) mencatat setidaknya ada 53.412 buruh yang ter-PHK pada 4 bulan awal 2025. Paling besar angka PHK disumbang dari buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex.
Ini berarti dengan jumlah PHK yang meningkat, akan meningkat pula angka kemiskinan, tetapi anehnya BPS melansir angka kemiskinan menurun, kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (30/7/2025).
Dia turut membandingkan angka kemiskinan per Maret 2025 dan data PHK per Juni 2025 yang dilansir oleh BPS. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan 0,2 juta orang tak sebanding dengan kenaikan PHK 32% secara tahunan.
Bahkan, Litbang KSP-PB mencatat telah terjadi PHK bagi 600-an buruh di PT MKM, Tegal. Kemudian, beberapa perusahaan tekstil garmen di Jawa kembali akan melakukan PHK besar-besaran termasuk akibat dampak tarif Trump.
Ratusan pegawai toko di mal-mal besar sudah di-PHK karena daya beli masyarakat yang menurun, yang dikenal dengan istilah \’Rojali\’ dan \’Rohana\’. Sementara itu, data yang dilansir Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) menyebutkan bahwa 50% responden perusahaan yang diteliti mereka sudah dan sedang melakukan PHK, tandasnya.