Bos DJP: Pungutan Pajak E-commerce Bakal berlaku Mulai Februari 2026

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce akan mulai diberlakukan pada Februari 2026.

(Diimplementasikan) Februari, kata Bimo saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Pemerintah memang menunda pemungutan pajak bagi pedagang e-commerce. Alasannya masih menunggu daya beli masyarakat pulih lebih dahulu.

Rencananya pedagang di e-commerce akan dipungut pajak penghasilan (PPh) 22 dengan besaran 0,5 persen. Purbaya masih menunggu dampak dari aliran dana Rp 200 triliun ke bank BUMN terasa di masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, saat ini tim Kemenkeu telah melakukan pengetesan sistem dalam pemungutan pajak e-commerce. Beberapa aspeknya disebutkan sudah siap.

Nantinya seluruh marketplace akan menjadi sasaran penerapan pajak tersebut. Meski begitu, masih ada pertimbangan mengenai daya beli masyarakat.

Jadi, kita enggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi betul-betul masuk ke sistem perekonomian, bebernya.