BKN Tak Ingin Regulasi jadi Sarang Kejahatan dan Rebut Hak Masyarakat

Jakarta – Tantangan utama reformasi birokrasi Indonesia bukan hanya soal percepatan digitalisasi, melainkan kualitas regulasi yang dihasilkan oleh negara. Badan Kepegawaian Negara (BKN) melihat kebijakan yang keliru tidak hanya memicu praktik korupsi secara sistemik, tetapi juga berpotensi mengorbankan hak kesejahteraan masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan, birokrasi justru dapat menjadi sumber masalah, apabila kebijakan dan regulasi yang dibuat bersifat kriminogenik (berpotensi menimbulkan kejahatan), dan viktimogenik (berpotensi menimbulkan korban, merugikan hak dan kesejahteraan masyarakat).

BACA JUGA:BKN Imbau Masyarakat Waspadai Informasi Hoaks Pendaftaran CPNS 2026

BACA JUGA:ASN Korban Kecelakaan Pesawat ATR 42-500 Dapat Kenaikan Pangkat Penghargaan Anumerta

BACA JUGA:Pemprov Sulawesi Utara Segera Terapkan Manajemen Talenta ASN

Menurut dia, faktor victimogenik terjadi ketika sebuah kebijakan justru mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Ia mencontohkan biaya Pilkada yang sangat mahal dan bisa mencapai triliunan rupiah, seringkali mengambil porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan stunting dan kemiskinan.

Masyarakat bisa kehilangan hak untuk sehat dan sejahtera. Itulah yang disebut faktor victimogenik, tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

Di sisi lain, faktor kriminogenik merujuk pada regulasi yang secara sistemik berpotensi menimbulkan kejahatan birokrasi, seperti korupsi.

Zudan lantas menyoroti ketimpangan antara gaji kepala daerah yang relatif kecil dengan biaya kampanye yang sangat tinggi. Kondisi ini seringkali menjebak pejabat publik dalam praktik korupsi atau terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena harus mengembalikan modal kampanye kepada investor.