BKI Kini Pegang Kewenangan Verifikasi dan Sertifikasi Kapal Indonesia

Jakarta – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dipercaya sebagai pemegang kewenangan pelaksanaan survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia. Hal ini ditandai dengan penandatangan Perjanjian Kerja Salam (PKS) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan PT BKI.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud dan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Kemenhub.

BACA JUGA:BRIN Dukung Nelayan Wujudkan Ekonomi Biru Melalui Pemanfaatan Kapal Bertenaga Matahari

BACA JUGA:Cuaca Ekstrem Hantam Kapal Pelayaran di Perairan Sulawesi

BACA JUGA:BUMN BKI Pastikan Pelayaran Indonesia Makin Aman

Benny menyampaikan, PT BKI akan terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan di sektor pelayaran.

“Kami berharap bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini akan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan,” kata Benny.

Lebih lanjut, Benny menyatakan bahwa kerja sama ini juga diharapkan dapat mendorong terjalinnya komunikasi dan sinergi yang harmonis antara pemerintah, badan klasifikasi, pemilik kapal, perusahaan pelayaran, serta awak kapal dalam rangka mewujudkan sistem keselamatan pelayaran yang andal dan berdaya saing global.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola keselamatan dan keamanan pelayaran nasional melalui kolaborasi yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan seluruh mitra strategis.

Masyhud menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar keselamatan kapal nasional dan internasional secara konsisten.

“Pada tahun 2026 ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan perpanjangan pendelegasian kewenangan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan, pengujian, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Masyhud.