Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencermati kasus beras oplosan yang telah membuat masyarakat rugi Rp 100 triliun per tahun. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk melindungi masyarakat agar tidak semakin merugi.Â
Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo mengutarakan, perbuatan oknum penjual beras yang tidak sesuai dengan standar akan menurunkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas beras di pasaran.
Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjelaskan pada masyarakat konsumen terhadap kualitas dan kuantitas atas komoditi beras yang dijual di pasaran, ujar Rio kepada www.wmhg.org, Sabtu (19/7/2025).
Rio menyatakan, pemerintah harus berpihak pada konsumen berkaitan dengan komoditas esensial seperti beras.Â
Pemerintah harus menjamin perlindungan bagi konsumen dari penggelembungan harga yang melebihi HET (harga eceran tertinggi), kualitas dan kuantitas yang tidak sesuai standar. Terakhir, dari proses distribusi yang macet yang mengakibatkan kelangkaan barang di pasar, ungkapnya.Â
Untuk itu, YLKI meminta pemerintah mengawasi dengan ketat peredaran beras di pasaran agar sesuai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Juga tidak segan dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha untuk me-recall beras yang tidak sesuai dengan standar.Â