Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 1.498,3 triliun dalan RAPBN 2026 untuk belanja pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 1.376,9 triliun bakal turut diterima langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok daerah.Â
Sri Mulyani menyampaikan, Kementerian Keuangan sering menerima permintaan dari pemerintah daerah (pemda), yang kerap membutuhkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk masyarakatnya.Â
Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan, belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah, itu Rp 1.376,9 triliun, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ini artinya, walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah, dia menekankan.Â
Sang Bendahara Negara membeberkan, belanja pemerintah pusat tersebut akan tersalurkan lewat beberapa program. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).Â
Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat, langsung kepada masyarakat di daerah, tutur Sri Mulyani.Â