BBM Pertalite Dibatasi 1 Oktober 2024, Pertamina Buka Suara

Jakarta – Penjualan BBM subsidi Pertalite akan mulai dibatasi per 1 Oktober 2024. Adapun proses sosialisasi tentang pembatasan Pertalite ini bakal dilakukan mulai September 2024. 

Kendati begitu, PT Pertamina Patra Niaga memastikan angka penyaluran dan ketersediaan BBM jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia tetap sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah. 

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, pihaknya terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite. Sesuai dengan kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas.

Pertalite adalah salah satu BBM subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran. Antara lain pengaturan titik titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah keatas, di luar daerah industri, bebernya dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).

Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran, ungkap Heppy.

Heppy mengutarakan, Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code. 

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengindentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite, tutur dia.

Agar penyaluran Pertalite terkontrol, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat. 

Kami terus mengintensifkan pendaftaran subsidi tepat Pertalite di wilayah wave 1 yakni Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur,” pungkas Heppy.