Banyuwangi Jadi Laboratorium Uji Coba Digitalisasi Bansos

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, menggelar rapat perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Guna membahas fokus awal digitalisasi pemerintahan pada program digitalisasi bansos dan layanan perizinan berusaha.

Mandat percepatan transformasi digital pemerintahan pertama kali diberikan Presiden Prabowo Subianto sekitar tujuh bulan lalu. Menindaklanjuti arahan tersebut, tim kecil dibentuk untuk mendalami strategi digitalisasi yang dapat dijalankan.

Luhut mengatakan, agenda komite akan difokuskan pada tiga use case utama, yakni digitalisasi program bantuan sosial, digitalisasi perizinan usaha, dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI).

Banyuwangi akan menjadi laboratorium uji coba (piloting project) penerapan teknologi pemerintahan digital dalam program bantuan sosial.

Sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses backend nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal transparansi, tapi juga akan memungkinkan pemerintah melakukan penghematan anggaran yang signifikan karena penyaluran bantuan menjadi jauh lebih tepat sasaran, tegas Luhut, Selasa (26/8/2025).