Badan Bank Tanah Bidik Perolehan Tanah hingga 140 Ribu Ha pada 2025

Jakarta – Badan Bank Tanah merencanakan target perolehan tanah seluas 140.000 hektare (Ha) pada 2025. Sepanjang 2024, Badan Bank Tanah mencatatkan perolehan tanah seluas 14.637,2 Ha atau naik 194 persen secara tahunan. 

Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo menjelaskan tanah-tanah tersebut akan bersumber dari penetapan pemerintah yang meliputi tanah bekas hak, kawasan dan tanah terlantar, tanah pelepasan Kawasan hutan, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah bekas tambang, dan lainnya sebagaimana tertuang dalam PP 64 Tahun 2021.

Selain itu juga bersumber dari pihak lain yang penetapannya berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan lainnya.

Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024,” kata Perdananto. 

Pada kesempatan yang sama, deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah. 

Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, UMKM, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik,” ujar Hakiki.

Badan Bank Tanah juga telah menyediakan lahan total 3.793,9 Ha untuk reforma agraria yang terdapat di 4 Lokasi. Dalam kegiatan ini, Masyarakat sama sekali tidak akan dikenakan biaya hingga menjadi sertifikat. 

Salah satu pemanfaatan tanah dari Badan Bank Tanah adalah pembangunan perumahan MBR di Kendal, Jawa Tengah. Proyek ini digarap oleh PT Asatu Realty Asri, developer pemenang lelang tanah dari Badan Bank Tanah.

Perumahan tersebut dinamai Bumi Svarga Asri (BSA). Direktur Asatu Realty Asri, Yudi Irawan menjelaskan proyek ini bekerja sama dengan beberapa lembaga lainnya, yaitu Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Kabupaten Kendal, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).