Awas, THR Ojol Berpotensi Ganggu Iklim Investasi

Jakarta Mantan Menteri Ketenagakerjaan yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), M. Hanif Dhakiri, menyatakan bahwa menekan perusahaan platform untuk memberikan tunjangan hari raya (THR) tanpa regulasi yang jelas bisa menjadi preseden buruk dan mengganggu iklim investasi.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi, beban finansial tambahan bagi perusahaan bisa berdampak negatif, seperti kenaikan tarif, pemotongan insentif, atau pengurangan mitra pengemudi,” ujarnya dikutip Selasa (18/2/2025).

Ia mengingatkan bahwa kebijakan populis tanpa kepastian hukum dapat menurunkan minat investasi di sektor digital dan gig economy.

“Pemerintah harus mencari solusi yang adil dan berkelanjutan, bukan kebijakan jangka pendek yang berisiko bagi dunia usaha dan investasi,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Senin ini, 17 Februari, sekitar 30 perwakilan mitra pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menggelar aksi di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan.

Para mitra tersebut menyampaikan beberapa tuntutan yang utamanya adalah meminta pemberian THR untuk para mitra pengemudi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan ketika menemui perwakilan pengunjuk rasa bahwa pihaknya akan menampung masukan-masukan para mitra.

Ia mengatakan bahwa perlu regulasi yang lebih menyeluruh untuk menyediakan perlindungan untuk para pekerja platform, termasuk mitra pengemudi ojol.