Jakarta – Rencana pemberian asuransi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) disinyalir hanya akan menambah beban keuangan negara. Pasalnya, ada pungutan tambahan selain memastikan operasional MBG sampai kepada penerima.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar mengatakan asuransi Makan Bergizi Gratis akan menambah beban administratif baru.
Menambahkan lapisan asuransi ke dalam program MBG itu pasti menciptakan beban administratif yang baru, ungkap Media Wahyudi, saat dihubungi www.wmhg.org, Selasa (13/5/2025).
Keterlibatan pelaku industri asuransi swasta ke program MBG pun jadi pertanyaan Media Wahyudi. Menurutnya, tidak ada korelasi yang jelas dalam penambahan unsur asuransi dalam pelaksanaan program makan bergizi kepada para penerimanya.
Dari segi tujuan asuransi itu tidak menjamin pemenuhan gizi, jadi kalau bicara untuk perlindungan kesehatan sebetulnya kan sudah ada BPJS Kesehatan, kalau untuk (anggota) SPPG-nya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan, tuturnya.
Dia menduga aliran dana asuransi yang ditanggung kas negara itu akan mengalir ke perusahaan swasta. Sayang uang fiskal negara hilang begitu saja karena rasionalitas kebijakan publik yang gak masuk akal, tegasnya.