AS Telah Terima Surat Negosiasi Indonesia, Menko Airlangga: Mereka Siap Lanjutkan Diskusi Tarif Impor

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sudah menerima surat dari Indonesia terkait negosiasi kebijakan tarif impor timbal balik.

Setelah menerima surat tersebut, pihak AS pun menunjukkan respons positif. Mereka menyatakan siap untuk melanjutkan pembicaraan dengan Indonesia guna membahas isu ini lebih dalam.

Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR (perwakilan departemen perdagangan AS) Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim, dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar (AS di) Indonesia, kata Airlangga dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional, di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

Ia juga menambahkan, komunikasi intensif terus berjalan melalui jalur diplomatik. Bahkan, Duta Besar Amerika Serikat meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembicara lanjutan mengenai surat tersebut.

Hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan, jadi mereka sudah terima surat yang diajukan, baik itu ke USTR maupun ke Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), ujar dia.

Alasan Pemerintah RI Pilih Negosiasi dengan AS

Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan di balik keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil jalur negosiasi dalam merespons kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

Menurut Airlangga, keputusan ini didasari pertimbangan Amerika Serikat merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Dalam berbagai pembicaraan dan rapat, Presiden Prabowo memberikan arahan agar Indonesia tidak mengambil langkah konfrontatif, melainkan menempuh strategi diplomasi ekonomi melalui negosiasi.

Arahan Bapak Presiden untuk merespon ini, dalam beberapa kali pembicaraan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kata Airlangga.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah melakukan revitalisasi terhadap perjanjian perdagangan dan investasi, termasuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang terakhir diperbarui pada 1996 dan kini dianggap sudah usang.

Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, ujarnya.