Antisipasi Kebijakan Bungkusan Rokok Polos, Petani Minta Perlindungan Prabowo

Jakarta – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menaruh asa terhadap presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). 

Lantaran, kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau, tetapi juga mengancam keberlangsungan pertanian tembakau nasional dan nasib para petani.

Sekretaris Jenderal HKTI Sadar Subagyo menyatakan, regulasi yang menekan industri tembakau jadi penyebab petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera. Ia menekankan, kebijakan yang menekan sektor tembakau tidak seharusnya menjadi solusi, melainkan pemerintah harus adil dalam mengatur sektor ini.

Pemerintah ke depan sebaiknya memberikan aturan yang adil dan berimbang agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam berusaha, ujar Sadar, Selasa (8/10/2024).

Mengenai keberpihakan pemerintahan baru, Sadar berharap Prabowo yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum HKTI bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap nasib petani dan industri tembakau.

Kami berharap pemerintahan baru mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sektor tembakau dan petaninya, ungkap Sadar.

Ia menilai, sejatinya konsumen berhak mendapatkan informasi atas produk legal yang dikonsumsi. Bungkusan rokok polos diklaim lebih rawan terhadap pemalsuan produk hasil tembakau. 

Terlebih, negara dapat kehilangan potensi pendapatan dari cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Karena tidak hanya industri tembakau yang terdampak, tetapi juga sektor-sektor lain yang terkait, termasuk petani tembakau. Ini menjadi kekhawatiran HKTI, imbuh Sadar.

Menurut dia, industri hasil tembakau merupakan ekosistem yang saling berkaitan antara satu sama lain. Jika satu aspek terkena dampak, hal itu akan menyebar ke aspek-aspek lainnya secara sistemik. 

Tak pelak, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) tersebut akan berdampak luas bagi pertembakauan nasional, terutama bagi petani.