Angkutan Barang Dibatasi Selama Mudik Lebaran, Perlu atau Tidak?

Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah pemerintah yang mempersiapkan keamanan dan kelancaran mudik Lebaran 2025. Tetapi salah satu kebijakannya adalah memberlakukan pembatasan angkutan barang selama 16 hari, yaitu 24 Maret hingga 8 April 2025, perlu dipertimbangkan pemegang kebijakan secara mendalam.

“Sebenarnya, kebijakan pembatasan angkutan barang ini tidak perlu dilakukan. Karena bisa berpotensi munculnya kelangkaan barang, yang tentu akan menganggu ekonomi di masyarakat dengan adanya inflasi harga barang, dan masyarakat akan menemui kesulitan mendapatkan barang hingga beberapa hari setelah Lebaran,” kata Bambang Haryo, dikutip Minggu (15/3/2025).

Alasannya adalah karena sesudah libur panjang, industri pasti akan bergerak bersama untuk mendistribusikan hasil produksi yang tertumpuk. Dan ini terjadi di semua Industri yang ada di Indonesia.

“Bila berakhir waktu larangan , maka semuanya akan bergerak bersama sama menyalurkan logistik hasil industri yang tertumpuk dan akan terjadi kemacetan serta kesulitan untuk mendapatkan transportasi logistik yang dapat melayani hasil dari logistik industri yang tertumpuk tersebut,” ujarnya.

Bambang Haryo pun menyebutkan kebijakan ini agak sedikit bertolak belakang dengan keinginan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. “Kita harus dorong percepatan pergerakan logistik dan tidak boleh terhambat sedikitpun bahkan sampai dengan waktu 16 hari. Tentu akan menganggu aktifitas ekonomi di semua sektor,” ujarnya lagi.

Lagipula, lanjutnya, untuk masa libur Lebaran kali ini, telah ada kebijakan yang mencegah penumpukan pemudik. Misal dari Kemendikdasmen, yang sudah memanjangkan waktu libur anak sekolah, dari 21 Maret sampai dengan 8 April 2025, menjadi lebih lama 7 hari dibanding tahun lalu.