Anggaran Disunat, Uang Bensin Pejabat Kemenperin Dihapus

Jakarta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkena pemangkasan anggaran hingga 44,3 persen untuk pagu 2025. Dari alokasi sebelumnya Rp 2,51 triliun menjadi Rp 1,11 triliun.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko SA Cahyanto mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat pihaknya melakukan penyesuaian pada kegiatan operasional.

Salah satunya dengan meniadakan alokasi BBM untuk pejabat setingkat eselon I dan II. Namun, efisiensi anggaran Kemenperin tidak berpengaruh terhadap angkutan jemputan karyawan yang tetap ada.

Tetap ada, jemputan karyawan tersedia. Yang kita efisiensikan, alokasi BBM untuk pejabat eselon I dan II. Pejabat eselon I dan II tidak kami berikan lagi alokasi BBM untuk kendaraannya, jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Meskipun kena pemotongan anggaran yang tidak sedikit, Eko menjamin Kemenperin tetap berupaya agar kinerja bisa mencapai target. Khususnya dari sisi pelayanan publik untuk para pelaku industri.

Oleh karena itu, kami prioritaskan pelayanan publik tidak boleh berkurang, 100 persen pelayanan publik tetap berjalan, tapi operasional kantor memang kami kurangi, tegas Eko.

Sebagai contoh, ia menghitung ongkos listrik untuk pemakaian fasilitas kantor yang selama ini terbilang besar. Seperti lift pegawai hingga perangkat elektronik seperti komputer, laptop dan printer.

Eko lantas meminta jajarannya untuk mengantisipasi biaya pemakaian listrik yang sebelumnya cukup besar. Oleh karena itu, kita memang harus memulai budaya hemat, berhemat untuk bisa menjalankan kantor ini sampai 31 Desember 2025, pintanya.

Kemenko Perekonomian Matikan Lampu

Efisiensi pemakaian anggaran juga turut dilakukan sejumlah kementerian lain. Seperti dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang mengirit pemakaian listrik dengan mematikan lampu kantor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penghematan listrik yang dilakukan kantornya yakni dengan memadamkan lampu pada sebagian ruangan.

Terkait dengan efisiensi anggaran, Kementerian dipotong 52,5 persen. Jadi untuk menunjukan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan, kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (5/2/2025) kemarin.