Alasan Menkeu Purbaya Belum Putuskan Penyesuaian PPN 2026

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana penyesuaian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 2026 masih membutuhkan kajian terutama terkait ekonomi Indonesia. Seiring hal itu, pemerintah hingga kini belum menetapkan rencana PPN pada tahun depan.

Menkeu Purbaya menilai, kebijakan penyesuaian PPN perlu melihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BACA JUGA:Hashim Sebut Sistem Pajak dan Bea Cukai Bobrok, Menkeu Purbaya Bilang Begini

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Beri Kesempatan 1 Tahun ke Bea Cukai Perbaiki Kinerja

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tolak Pakaian Balpres Impor Ilegal Buat Korban Bencana

Belum ada sampai sekarang. Kita lihat bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat atau nggak, ujar Purbaya, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin, (15/12/2025), seperti dikutip dari Antara.

Purbaya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum melihat capaian pertumbuhan ekonomi secara konkret.

Apabila pertumbuhan ekonomi mampu menembus angka di atas 6 persen, Purbaya menuturkan, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mengelola kebijakan PPN.

Dengan kondisi tersebut, opsi penyesuaian bisa dilakukan secara fleksibel. Purbaya menilai, dalam ini PPN bisa saja dinaikkan atau mungkin diturunkan, sesuai dengan kebutuhan ekonomi.

Kalau di atas 6 persen sih, mestinya ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi enggak nebak ya. Kalau enggak menurunkan, menaikkan, ujarnya pula.

Pada Oktober lalu, Purbaya menyebut akan mengkaji ulang peluang untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lantaran berpotensi kehilangan penerimaan sebesar Rp70 triliun untuk setiap penurunan tarif 1 persen.

Untuk saat ini, Purbaya mengaku lebih berfokus pada perbaikan sistem penerimaan pendapatan, baik melalui pajak maupun bea cukai.

Menkeu Purbaya akan memantau perkembangan penerimaan, setelah perbaikan sistem hingga triwulan II-2026. Setidaknya pada akhir kuartal I, Purbaya akan mengevaluasi kembali rencana penyesuaian tarif PPN.

“Mungkin akhir triwulan pertama saya sudah lihat. Dari situ, saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang riil. Nanti kalau saya hitung, kurangnya berapa, dampak pertumbuhan ekonominya berapa,” ia menambahkan.

Purbaya menyatakan rencana itu sudah tertuang secara hitam dan putih di atas kertas. Namun, ia menggarisbawahi, dirinya sebagai Menteri Keuangan perlu berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakan tersebut.