30 Juta UMKM Tak Tersentuh Bank, Aturan Credit Scoring Perlu Inovasi

Jakarta – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid sepakat mendorong agar kebijakan terkait akses pembiayaan kepada pelaku UMKM bisa dipermudah. 

Lantaran, Teten mengatakan, bank masih menetapkan syarat credit scoring dalam pemberian kredit kepada UMKM. Di sisi lain, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah masuk ke dalam sistem perbankan masih sedikit.

Akses pembiayaan dari perbankan tetap jadi sorotan, meskipun terdapat cara alternatif bagi para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan modal usaha.

Kebijakan-kebijakan yang perlu di-adjustment saya kira soal pembiayaan. Karena UMKM butuh akses pembiayaan, tapi ada 30 juta yang belum masuk ke pembiayaan perbankan, kata Teten usai bertemu Kadin Indonesia di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Walaupun kami juga memikirkan alternatif pengembangan pembiayaan dari sektor swasta, seperti modal ventura, sekuritas, crowdfunding, dan sebagainya, dia menambahkan.

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menekankan bahwa akses pembiayaan jadi hal paling vital bagi keberlangsungan UMKM. Dia menuturkan, persoalan tersebut harus menjadi PR bersama.

Kita bicara ini kayak telur dan ayam. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang kalau kita memberikan pinjaman dari perbankan harus ada sejarahnya. Tetapi di sisi lain, belum masuk bank, belum ada sejarahnya. Jadi ini menjadi dramatis, ungkapnya. 

Oleh karenanya, Arsjad menilai perlunya gebrakan regulasi agar UMKM kecil tidak terbebani credit scoring saat hendak menjangkau pembiayaan dari sektor perbankan. 

Pembiayaan UMKM dari perbankan menjadi kunci penting. Karena kalau enggak ini akan seperti ayam dan telur terus. Karena bagaimana mau ada sejarahnya kalau UMKM belum masuk ke dalam perbankan, tegas Arsjad.