3 Kementerian dan 1 Lembaga Dapat Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, kemarin. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Namun, tiga kementerian dan satu lembaga memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Keempat kementerian dan lembaga tersebut adalah:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Pertanian
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Badan Pangan Nasional.

Isma Yatun menjelaskan, BPK menyampaikan penghargaan kepada pemerintah atas kerja sama yang baik dalam mendukung prinsip good governance, terutama terkait pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Selain itu, BPK turut mengapresiasi Penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi, serta penunjukan kementerian/lembaga pengampu pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024.

“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).