24 Izin Berusaha Pemanfaatan Hutan di Aceh-Sumut-Sumbar Diaudit Usai Banjir Bandang Sumatera

Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyusul banjir yang melanda wilayah tersebut pada periode lalu.

Saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kata Wamenhut dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI dikutip dari Antara, Senin (19/1/2026).

BACA JUGA:3,32 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal Tumbuh di Kawasan Hutan Indonesia

BACA JUGA:Perluas Tutupan Hutan Kaltim hingga 62 Persen: Upaya Jaga Ekosistem di Tengah Ekspansi Industri

BACA JUGA:Kontribusi Pohon bagi Kehidupan Menurut Pakar Kesehatan

Meski tidak merinci detail hasil pemeriksaan, Kementerian Kehutanan menegaskan audit mencakup puluhan PBPH di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir besar.

Selain audit, Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare nasional di berbagai wilayah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Kementerian Kehutanan telah mengevaluasi terhadap perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan mencabut 40 izin PBPH yang berkinerja buruk seluas 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia, ucapnya.