wmhg.org – JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap tidak memasukkan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.
Belum, belum masuk (rencana pensiun dini PLTU), ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/1).
Terkait keputusan ini, Eniya bilang bauran energi untuk penyediaan tenaga listrik dalam 10 tahun ke depan masih memberikan ruang bagi batubara sebagai sumber energi.
Ia juga menyebut, bahwa dalam RUPTL periode sebelumnya yaitu pada RUPTL 2021-2030 porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 51,6%. Dan pada RUPTL 2025-2034, bauran EBT diprediksi akan meningkat menjadi sekitar 60%.
Di RUPTL lama itu kan memang masih pakai batubara juga. Nah, besok ditambah lagi, jadi bauran (EBT) di dalam situ hampir 60%-an ya, ada modifikasi sedikit lah, tambah dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa keputusan dalam RUPTL 2025-2034 yang masih menggunakan energi fosil juga sebenarnya dilakukan oleh beberapa negara lain di dunia, contohnya India.
Kemarin di India, saya diskusi dengan beberapa menteri. Ya, mereka mendukung green energy, tapi tidak serta-merta semuanya (dana) dipakai untuk itu, kata Bahlil.
Sama seperti India, skema blending antara energi fosil dan EBT menurut Bahlil lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia sekarang.
Jadi mereka blending antara (energi) batubara, matahari, dan angin, China pun melakukan hal yang sama. Jadi, menurut saya ini adalah cara kita harus memperkuat keunggulan kompetitif dengan tetap memperhatikan konsensus daripada Paris Agreement (perjanjian iklim Paris), tutupnya.
Sebelumnya, dalam catatan Kontan, RUPLT 2025-2034 dijanjikan Bahlil dapat dirilis pada akhir bulan Januari 2025.
Dan agar target-target dalam RUPTL ini dapat tercapai, Bahlil menyebut investasi yang dibutuhkan diperkirakan melebihi Rp 1.100 triliun.
Anggaran tersebut mencakup sekitar Rp 400 triliun untuk pengembangan jaringan transmisi dan Rp 600-700 triliun untuk pembangunan pembangkit listrik.
