wmhg.org – JAKARTA. Usai tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, diumumkan ke beberapa mitra dagangnya, para pelaku usaha mulai mengkhawatirkan imbas kebijakan ini terhadap sektor industri dalam negeri.
Salah satunya ialah asosiasi koveksi Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB). Ketua Umum IPKB, Nandi Herdiaman, membeberkan alasannya mengapa hal ini perlu dijadikan perhatian oleh pemerintah.
Pihaknya khawatir, jika pemberlakuan tarif impor Trump ini bisa mengakibatkan pasar Indonesia menjadi sasaran baru negara eksportir yang mulanya ekspor produk ke AS, menjadi beralih ke Indonesia. Seperti misalnya China, Vietnam dan Bangladesh.
“Yang tadi kami diusulkan ke pemerintah, bahwa ada kekhawatiran di mana ketika negara-negara besar yang banyak memproduksi ini masuk ke dalam negeri. Saya tadi yang disampaikan untuk perlindungan dalam negeri,” terang Nandi kepada waratawan usai rapat sosialisasi asosiasi pelaku usaha di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Jakarta, Senin (7/4).
Lebih lanjut, Nandi kemudian menyoroti tentang revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang tak kunjung selesai.
Nandi mengatakan jika Permendag 8/2024 yang merupakan perubahan dari Permendag 36/2023 ini merupakan salah satu hal yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintah, sebab bisa memperlebar keran impor khususnya produk tekstil dan pertekstilan (TPT) di dalam negeri.
Lebih lanjut Nandi menjelaskan mengenai poin yang diharap segera direvisi oleh pemerintah, yakni ia berharap ada penambahan Pertek (Pertimbangan teknis) Pakaian Jadi yang sebelumnya telah tercantum di Permendag 8/2024.
“Bahwa dengan Permendag 8/2024 ini kembali ke permendag 36 kan, di mana itu ada Pertek Pakaian jadi. Kalau sekarang kan tidak ada Pertek, ya habis lah kita. Maksud saya untuk mengatasi ini tentu pemerintah negosiasi dengan Amerika untuk menghindari dari tumpahan negara seperti China Vietnam, ini harus diberlakukan Pertek itu, yang mana ya revisi Permendag 8/2024,” pungkas Nandi.
Di sisi lain Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan revisi Permendag 8/2024 akan segera rampung dalam waktu dekat dan saat ini masih disesuaikan.
“Kalau konsekuensinya harus diubah, ya diubah, kita sesuaikan semua,” tutur Budi, Senin (7/4).
