Bitcoin Bisa Jadi Terobosan untuk Selesaikan Masalah Utang Negara

Jakarta – Adopsi Bitcoin semakin masal, tak hanya diburu oleh investor ritel, Bitcoin juga mulai dilirik oleh investor institusi hingga beberapa negara. Di tengah perkembangan adopsi ini,  Wasekjen HIPMI Anthony Leong menuturkan secara pribadi, tanpa mewakili HIPMI, menilai Bitcoin bisa jadi terobosan untuk melunasi utang negara. 

Anthony mengusulkan langkah strategis tersebut sebagai terobosan dalam melunasi utang Indonesia yang mencapai Rp 8.000 triliun, terutama saat ini Indonesia memiliki Danantara. 

Bagaimana Presiden Prabowo dengan Danantara, beliau efisiensikan anggaran raise Rp 750 triliun ada sekitar Rp 300 an triliun kenapa sisa dari efisiensi ini tidak dipikirkan untuk investasi ke 1 kripto yang paling signifikan misal Bitcoin,” jelas Anthony dalam acara diskusi dengan tema Harnessing Cryptocurrency:Innovative Strategies for Corporate Financial Management, Rabu (26/2/2025). 

Anthony menambahkan jika hari ini harga Bitcoin sebesar Rp 20 miliar per koin, Indonesia bisa menyelesaikan setengah dari utang negara jika berinvestasi sebesar Rp 300 triliun. 

Meskipun begitu, Anthony menyebut hal ini hanya usulan dirinya dan nilai yang bisa diinvestasikan kepada Bitcoin tidak perlu dalam nilai besar, misal bisa dimulai dari Rp 50 triliun. 

Kalau saya melihat Rp 300 triliun kita investasikan ke Bitcoin. Kalau kita lihat potensi Bitcoin bisa capai Rp 20 miliar atau Rp 5 miliar. Itu Rp 300 triliun kalau konversi rata-rata bisa membeli 200 ribu Bitcoin. Kita hampir berdiri sejajar dengan AS,” ujar dia. 

Teknologi Blockchain untuk Sertifikasi

Anthony juga menyoroti kasus pagar laut yang belum lama ini ramai. Menurut dia, dengan teknologi blockchain kasus semacam itu tidak akan terjadi. Karena dengan menggunakan teknologi blockchain, kasus sertifikasi palsu tidak mungkin terjadi. 

Sistem sertifikasi tanah melalui teknologi digital misal sertifikat sudah digital tapi yang kita pikirkan bukan sistem yang ada sekarang, tapi menggunakan blockchain jadi tidak ada sertifikasi palsu,” ujar dia.