Anggota Parlemen AS Mulai Sepakat Soal Isi RUU Industri Kripto

Jakarta – Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) disebut mulai memyepakati isi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai industri dan pasar kripto. Pembahasan RUU tersebut disinyalir akan segera berlanjut.

Diketahui, RUU yang dimaksud merujuk pada kerangka hukum federal yang mengatur aset digital dan kripto yang disebut Digital Asset Market Clarity Act. Partai Republik dan Partai Demokrat AS dikabarkan telah mencapai kompromi untuk mendorong prioritas utama industri ke tahap berikutnya di tingkat Senat.

BACA JUGA:Derita Pensiunan di Hong Kong, Rugi Rp 14 Miliar Gara-Gara Penipuan Berkedok Pakar Kripto

BACA JUGA:Tingkat Kesulitan Menambang Bitcoin Turun, Ini Penjelasan dan Dampaknya

BACA JUGA:Menteri Keuangan Brasil Tunda Konsultasi Pajak Kripto

Direktur Komunikasi anggota Partai Demokrat AS Angela Alsobrooks, Connot Lounsbury menyampaikan sinyal kompromi di parlemen AS. Kabarnya kedua pihak berencana segera menggelar konsultasi dengan pemangku kepentingan. 

“Para senator berencana berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan industri untuk meminta masukan,” kata Lounsbury, mengutip Coindesk, Minggu (22/3/2026).

Dia menambahkan, para legislator telah berupaya mencapai kesepakatan “yang melindungi inovasi dalam teknologi yang sedang berkembang ini sekaligus mengatasi kekhawatiran tentang arus keluar simpanan (deposit flight) yang disuarakan oleh banyak pihak dari kedua kubu.”

Tentu saja, masih ada sejumlah isu yang belum terselesaikan dalam legislasi yang lebih luas — termasuk etika dan keuangan ilegal — yang perlu diselesaikan untuk mendapatkan dukungan bipartisan yang luas di Komite Perbankan, kata Lounsbury.

Bahas Yield Stablecoin

Kedua senator, dari Partai Republik Thom Tillis dan dari Partai Demokrat Angela Alsobrooks, dilaporkan oleh Politico telah sepakat secara prinsip mengenai pendekatan terhadap imbal hasil (yield) stablecoin dalam Digital Asset Market Clarity Act, yang berpotensi menyelesaikan salah satu isu utama yang belum tuntas dalam RUU tersebut. 

Namun, belum ada rincian lebih lanjut, selain Angela Alsobrooks menegaskan kesepakatan tersebut akan melarang pemberian imbalan pada saldo stablecoin yang pasif.