Terus Waspada, INSA Sebut Risiko PHK Mengintai Industri Pelayaran Nasional

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Umum Indonesia National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, menyatakan bahwa hingga kuartal pertama 2025, belum ada laporan resmi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pelayaran nasional.

Meski begitu, dinamika global yang terus berubah menuntut kewaspadaan.

“Industri pelayaran berbeda dengan manufaktur. Kami ini industri jasa angkut yang sangat bergantung pada stabilitas global. Sampai sekarang belum ada pengaruh signifikan, tapi risiko tetap ada, terutama karena fluktuasi nilai tukar rupiah,” kata Carmelita kepada Kontan, Minggu (4/5).

INSA belum memiliki angka pasti terkait jumlah tenaga kerja yang terdampak langsung oleh perlambatan ekonomi. Namun, asosiasi ini terus memantau perkembangan sektor pelayaran dan mendorong agar iklim usaha domestik tetap kondusif.

Carmelita menjelaskan, stabilitas tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan stabilitas usaha pelayaran itu sendiri.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penerapan asas cabotage secara konsisten oleh seluruh kementerian dan lembaga. “Asas cabotage ini bukan hanya soal bisnis, tapi soal kedaulatan negara juga,” tegasnya.

Untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru, pelaku usaha pelayaran mulai menjajaki sektor-sektor alternatif seperti wisata bahari.

Selain membuka peluang bisnis baru, sektor ini juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di saat yang sama, INSA juga terus mendorong peningkatan kompetensi SDM di sektor pelayaran agar siap menghadapi tantangan masa depan.

INSA pun aktif menjalin kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui forum diskusi dan penyelenggaraan acara seperti Maritime Job Fair bersama Kementerian Perhubungan.

“Pelayaran ini sektor strategis, jadi dampaknya besar ke sektor lain seperti logistik, asuransi, galangan kapal, pelabuhan, sampai lembaga pendidikan pelaut. Kalau pelayaran tumbuh, serapan tenaga kerja juga ikut naik,” ujarnya.

Untuk memperkuat peran sektor pelayaran dalam penyerapan tenaga kerja, INSA merekomendasikan sejumlah langkah kepada pemerintah, mulai dari konsistensi penerapan asas cabotage, kemudahan akses pendanaan berbunga rendah dan tenor panjang, reformasi perpajakan, hingga penguatan SDM maritim sesuai kebutuhan zaman.