Strategi Indonesia Rayu AS Jelang Tarif Trump: Impor Minyak Mentah, LPG, hingga LNG

wmhg.org – JAKARTA. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan akan mengumumkan keputusan akhir terkait pemberlakuan tarif resiprokal atau tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia pada 9 Juli 2025.

Kebijakan ini sebelumnya ditunda sejak 9 April 2025 selama 90 hari.

Bagi Indonesia, tarif resiprokal yang semula ditetapkan sebesar 32% masih dalam proses negosiasi untuk diturunkan.

Salah satu upaya pemerintah untuk melunakkan sikap AS adalah dengan menyeimbangkan neraca perdagangan, antara lain melalui peningkatan impor dari negeri Paman Sam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Indonesia telah menyiapkan strategi dengan memperbesar impor komoditas energi dari AS, dengan total nilai mencapai US$ 15,5 miliar atau sekitar Rp 251 triliun (asumsi kurs Rp16.214 per dolar AS).

Sudah dibahas soal rencana pembelian energi senilai US$ 15,5 miliar, termasuk barang agrikultur dan investasi, baik oleh BUMN maupun Danantara, ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/7).

Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Ia menyebut tiga komoditas energi utama yang akan diimpor dari AS, yakni minyak mentah (crude oil), liquefied petroleum gas (LPG), dan liquefied natural gas (LNG).

Untuk belanja energi dari AS, tahun lalu saja kita sudah mencapai sekitar US$ 4,2 miliar, ungkap Yuliot di kantor Kementerian ESDM, Jumat (4/6).

Menurutnya, minyak mentah dan LPG pasti diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan untuk LNG, besarannya masih dalam tahap kajian.

Impor LPG akan ditingkatkan, begitu juga dengan crude oil. Untuk LNG, kita juga akan impor dari AS, tapi volumenya belum ditentukan, tambah Yuliot.

Tarik Ulur Kepastian Tarif

Meski Indonesia telah menawarkan pembelian energi senilai ratusan triliun rupiah sebagai bentuk goodwill, kepastian penghapusan atau penurunan tarif 32% dari AS masih belum bisa dipastikan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufiqurrahman menilai, strategi ini sebagai bentuk diplomasi ekonomi quid pro quo yang belum tentu membuahkan hasil.

Langkah ini spekulatif. Transaksi energi senilai Rp 251 triliun belum tentu menjadi bargaining chip yang cukup kuat untuk menghapus atau menurunkan tarif, ujarnya saat dihubungi, Minggu (6/7).