Sengketa Kontrak Menara Telekomunikasi Berpotensi Pengaruhi Layanan di Badung

wmhg.org – JAKARTA. Kabupaten Badung menjadi pusat pariwisata Pulau Bali. Di kawasan ini ini terkenal nama-nama Kuta, Seminyak, Canggu, Nusa Dua, dan Jimbaran. Nama-nama wilayah pariwisata yang populer di kalangan turis domestik maupun asing.

Infrastruktur telekomunikasi tentu saja menjadi faktor penting bagi wilayah pariwisata. Namun siapa sangka, ada api dalam sekam di kawasan Badung.

Emiten penyedia infrastruktur telekomunikasi, PT Bali Towerindo Sentra Tbk (BALI) alias Bali Tower melayangkan gugatan senilai Rp 3,37 triliun ke Pemerintah Kabupaten Badung.

Gugatan menjelang berakhirnya masa kontrak eksklusif Bali Tower di Kabupaten Badung, Bali pada tahun 2027. Gugatan itu terkait wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.

Dalam dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Denpasar, Bali Towerindo menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan.

Dalam petitum, penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menyatakan adanya wanprestasi oleh tergugat. Bali Towerindo.

Adapun tuntutan tersebut akan dibatalkan, jika Pemkab Badung bersedia memperpanjang kontrak. Perpanjangan kontrak eksklusif ini yang menjadi sorotan para penyedia menara infrastruktur lainnya.

Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel) meminta Pemkab Badung dan Bali Tower Tower menghentikan praktik monopoli bisnis sewa menara dan fiber optik yang masa kontraknya berakhir pada 2027.

Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi berdampak buruk terhadap citra Badung sebagai destinasi wisata internasional.

Aspimtel menilai, penguasaan pembangunan dan pemanfaatan menara oleh satu pihak membuat operator telekomunikasi tidak memiliki pilihan kerja sama. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap investasi, kualitas layanan, serta kehandalan infrastruktur telekomunikasi di daerah wisata terkenal di Indonesia ini.

Manager OM & Deployment Balinusra PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel, Andi Baspian Yasma mengungkapkan, di wilayah Badung, sebanyak 42 menara telekomunikasi Mitratel telah dibongkar oleh Pemkab Badung. Sebanyak 54 tenant dari operator, Telkomsel, XLSmart dan Indosat, terdampak atas pembongkaran tersebut.

Pembongkaran menara ini berdampak langsung terhadap cakupan hingga kualitas jaringan di wilayah tersebut. Di beberapa lokasi, kualitas sinyal dilaporkan buruk, sementara kerja sama hanya tersedia dengan satu pihak dan tidak ada alternatif lain yang menyulitkan operator telekemunikasi meningkatkan kualitas jaringan mereka,” jelasnya, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemkab Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut.

“Kontrak tersebut menjadi hambatan investasi di Badung. Menara kami juga dibongkar, termasuk dua titik di Batu Bolong dan Nusa Dua tahun ini, serta sejumlah lokasi lain dalam beberapa tahun terakhir,” ungkapnya.

Ega menjelaskan, TBIG sempat memiliki nota kesepahaman (MoU) pembangunan menara di Badung terkait program smart city yang berakhir pada 2022. Setelah MoU berakhir, pemerintah daerah melakukan penertiban karena dasar hukum kerjasama dinilai tidak ada lagi.

Aspimtel menilai, tanpa perbaikan tata kelola dan pembukaan akses persaingan yang sehat, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi berpotensi menghambat kualitas layanan di kawasan pariwisata utama internasional, seperti Badung.

Badung memiliki lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran, Badung memiliki kebutuhan infrastruktur telekomunikasi tertinggi di Bali.

Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” terang anggota DPRD dari Partai Gerindra ini.Anggota DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara