Perusahaan Migas Soroti Dampak Negatif Rencana Pemerintah Stop Ekspor Gas

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengkritisi rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan ekspor gas Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Menurut Moshe, langkah tersebut berpotensi membawa dampak negatif bagi iklim investasi sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia.

“Kebijakan ini berpotensi kontraproduktif bagi investor. Tanpa opsi untuk mengekspor, investor akan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan pasar yang paling menguntungkan. Apalagi jika harga gas di dalam negeri juga dikontrol, hal ini akan semakin mengurangi daya tarik investasi di sektor ini,” kata Moshe kepada Kontan, Selasa (21/1).

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Pemerintah Berencana Stop Ekspor Gas

Moshe menekankan, salah satu tantangan utama di Indonesia adalah biaya produksi gas yang tinggi. Harga gas di dalam negeri tidak didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi pada keekonomian lapangan. Jika pemerintah melarang ekspor dan mengharuskan seluruh produksi dialihkan ke pasar domestik dengan harga yang dikontrol, perusahaan bisa mengalami kerugian.

“Biaya produksi gas di Indonesia mahal. Jadi, jika harga jual gas lebih rendah dari keekonomian lapangan, perusahaan migas akan rugi, dan pada akhirnya mereka mungkin berhenti produksi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Moshe mengingatkan banyak kontrak ekspor gas bersifat jangka panjang. Jika kontrak-kontrak tersebut harus dihentikan di tengah jalan, Indonesia bisa menghadapi klaim dari mitra dagang internasional yang merasa dirugikan. Hal ini justru akan mencoreng citra Indonesia di mata dunia.

Adapun, Moshe tidak menampik pentingnya meningkatkan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Namun, Moshe menilai solusi yang lebih tepat adalah dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur gas di dalam negeri.

“Cara meningkatkan pemanfaatan gas domestik adalah dengan membangun infrastruktur yang memadai, sehingga gas bisa diakses dengan lebih luas dan dengan harga yang bersaing. Investasi besar-besaran dari pemerintah dalam infrastruktur ini diperlukan,” jelasnya.

Moshe juga menekankan perlunya keseimbangan antara kebutuhan domestik dan keberlanjutan industri migas. Dengan kebijakan yang terlalu kaku, industri migas dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah berencana memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat.

Pada tahun 2025, kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada tahun 2034. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian energi nasional.

“Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” tegas Bahlil.

Namun, Moshe mengingatkan langkah ini memerlukan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi sektor migas dan ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, kebijakan pemanfaatan gas domestik perlu didukung oleh solusi jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan dalam negeri, tetapi juga memastikan keberlanjutan investasi di sektor migas.