Peritel Minta Kebijakan Efisiensi Anggaran Dicabut, Begini Respon Menteri UMKM

wmhg.org – JAKARTA. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap pemerintah dapat segera mencabut kebijakan efisiensi anggaran agar roda perekonomian nasional kembali berputar.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah menyampaikan keresahan sektor ritel terhadap dampak kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang dinilai menekan daya beli masyarakat.

Ia menekankan bahwa industri ritel, khususnya yang berbasis toko fisik (offline), sangat bergantung pada mobilitas dan konsumsi masyarakat.

Kami ini industri padat karya karena tokonya offline, tidak online. Ritel itu senang kalau ada acara-acara, ujar Budi dalam konferensi pers Inabuyer B2B2G Expo di Gedung Smesco, Selasa (6/5).

Ia menilai dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, potensi konsumsi domestik sangat besar.

Oleh karena itu, belanja pemerintah yang aktif diyakini akan menjadi pemantik untuk menggerakkan daya beli masyarakat.

Kalau pemerintahnya kembali belanja, mungkin akan diikuti oleh masyarakat, imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak menghambat dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM maupun sektor ritel.

Menurut Maman, efisiensi anggaran justru mendorong pemerintah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola program-program prioritas.

Dari sisi kami, Kementerian UMKM, kami senang ada efisiensi. Karena kreativitas kita jadi keluar. Orang itu harus berada di zona tidak nyaman dulu supaya kreativitas muncul, ujar Maman dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan bahwa efisiensi ini justru memperkuat kolaborasi lintas kementerian, termasuk dalam mendukung sektor UMKM dan ritel.

Kami menganggap efisiensi ini sesuatu yang positif karena mendorong kami untuk meningkatkan program kolaborasi dengan kementerian lain, tegasnya.