Perhimpunan Petani Kelapa Tolak Usulan Moratorium Ekspor Selama 6 Bulan

wmhg.org – JAKARTA. Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia (Perpekindo) menolak keras wacana moratorium (penghentian sementara) ekspor kelapa selama enam bulan.

Ketua Umum Perpekindo, Muhaemin, mengatakan jika kenaikan harga kelapa ialah momen yang sudah dinanti-nanti oleh petani kelapa setelah puluhan tahun terpuruk.

Perpekindo menilai usulan moratorium yang digaungkan Kementerian Perindustrian dan Asosiasi Industri Kelapa sebagai langkah ego-sektoral.

Industri mengklaim kekurangan bahan baku akibat ekspor, tetapi petani menilai masalahnya terletak pada tata kelola hulu-hilir yang tidak pro petani.

Baca Juga: Meski Harga Turun, Pasokan Kelapa Masih Seret

Jika industri kekurangan bahan baku, mengapa tidak membangun kemitraan dengan petani? Selama ini, mereka membeli kelapa dengan harga murah, lalu menjual produk olahan dengan margin tinggi. Ini bukan solusi, tapi eksploitasi, terang Muhaemin dalam keterangan resminya, Senin (28/4).

Muhaemin mencatat, kenaikan harga telah memicu geliat replanting (penanaman ulang) di beberapa daerah.

Petani mulai merawat pohon tua dan menanam bibit unggul. Tapi semua ini bisa pupus jika moratorium diterapkan, tambahnya.

Data Perpekindo, terdapat sekitar 6 juta kepala keluarga petani kelapa di Indonesia.

Jika dihitung dengan tanggungan keluarga (rata-rata 2 anak per petani), ada 18 juta jiwa yang bergantung pada sektor ini. Belum termasuk tukang panjat dan tukang kupas kelapa.

Muhaemin menegaskan, kenaikan harga justru memicu geliat positif di tingkat petani.

Ekspor memberi insentif bagi petani untuk melakukan replanting (penanaman ulang) dan perawatan kebun. Ini momentum mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia, tegasnya.

Selain itu, Perpekindo berharap pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa hal di antaranya: menolak moratorium ekspor yang akan mengembalikan petani ke jerat harga rendah, memperkuat industri hilir kelapa dalam negeri tanpa menekan harga di tingkat petani.

Perpekindo juga berharap pemerintah menyediakan skema pendanaan replanting untuk meningkatkan produktivitas kebun tua, serta menghentikan alih fungsi lahan kelapa dengan insentif fiskal bagi petani