Pengembang Sebut Program 3 Juta Rumah Tak Bakal Terealisasi di Tahun Pertama Prabowo

wmhg.org – JAKARTA. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI), Joko Suranto mengatakan bahwa program 3 juta rumah tidak bakal terealisasi di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Joko menjelaskan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan mulai dari peta jalan (roadmap) program tersebut, yang belum dibagikan kepada publik oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Saya melihatnya tidak akan terrealisasi kalau kondisinya masih seperti ini, kalau kondisi Kementeriannya masih seperti itu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3).

Selain itu, lanjut Joko, selama lima bulan berdirinya Kementerian PKP, program 3 juta rumah belum menunjukkan progres. Apalagi, 3 juta rumah ini masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) periode 2025-2029.

“Pada saat ini kondisi lima bulan program 3 juta berjalan atau lima bulan setelah ada Kementerian (PKP) itu, maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres,” kata Joko.

Selain itu, Joko menuturkan bahwa Presiden Prabowo tampaknya sudah tidak antusias lagi terhadap program ini, hal ini terbukti karena Prabowo tampak tak lagi membahas program 3 juta rumah.

“Yang saat ini dibicarakan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Danantara bahkan foodestate,” tuturnya.

Lebih lanjut, Joko menambahkan, asosiasi pengembang saat ini merasa khawatir dan kehilangan. Pasalnya, saat masih ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) para pengembang kerap mendapat bimbingan hingga perlindungan.

“Kemarin kita punya punya Kementerian PUPR tak pernah bikin problem. Sekarang kita banyak problem sehingga kita merasa tak ada perlindungan bahkan bimbingan, kemudian pelaku pengembang ketakutan akan kepastian usaha mereka dan yang ketiga mereka tak ada kenyamanan,” tandasnya.