MTI Desak Pemerintah Cabut Subsidi Motor Listrik, Alihkan ke Angkutan Umum

wmhg.org – JAKARTA. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah mencabut kebijakan subsidi pembelian motor listrik dan mengalihkan anggarannya untuk subsidi angkutan umum.

Ketua Umum MTI Tory Damantoro menilai, kebijakan subsidi motor listrik tidak menjawab masalah utama masyarakat, yakni penurunan daya beli.

Sebaliknya, program tersebut justru berpotensi menambah beban baru bagi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi.

“Di tengah tabungan masyarakat yang menipis dan tekanan inflasi yang tinggi, pemerintah malah mendorong konsumsi baru lewat subsidi motor listrik. Ini bukan obat bagi rakyat, tapi justru menambah cicilan dan biaya perawatan,” ujar Tory dalam keterangannya, Rabu (10/9).

Senada, Wakil Ketua MTI Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Wilayah Djoko Setijowarno menyebut subsidi motor listrik tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Justru, kebijakan ini menggerus ruang fiskal negara yang seharusnya bisa digunakan untuk program lebih mendesak.

“Harapan pemerintah menjadikan subsidi motor listrik sebagai stimulus ekonomi sangat meleset dari realita. Program ini tidak membuka lapangan kerja, tidak meningkatkan pendapatan, dan hanya membebani APBN,” kata Djoko.

MTI mencatat, biaya transportasi saat ini menyerap 30%–40% pendapatan rumah tangga miskin perkotaan.

Oleh karena itu, subsidi angkutan umum dinilai lebih tepat sasaran karena langsung meringankan pengeluaran masyarakat.

“Subsidi angkutan umum adalah cara paling efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Setiap rupiah yang dihemat dari ongkos transportasi bisa dialihkan untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Tory.

MTI juga menyoroti pemotongan subsidi angkutan umum di beberapa daerah. Menurut Djoko, kebijakan tersebut justru menghambat perkembangan budaya penggunaan transportasi publik.

Lebih lanjut, MTI merekomendasikan tiga langkah konkret kepada pemerintah, yaitu:

Menghentikan subsidi motor listrik.
Mengalihkan anggarannya menjadi subsidi angkutan umum berskala nasional.
Menjadikan subsidi transportasi publik sebagai program prioritas pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial.

“Pemerintah pusat harus memberi contoh dengan memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” tegas Djoko.

MTI menyatakan siap berdialog dengan pemerintah maupun DPR untuk mendorong lahirnya kebijakan transportasi yang pro-rakyat dan mendukung agenda pengentasan kemiskinan.