Menteri Ara Minta REI Siapkan Data Rumah Subsidi untuk Dorong Program 3 Juta Rumah

wmhg.org – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta, Realestat Indonesia (REI) menyusun data lengkap tentang rumah-rumah yang telah dibangun oleh para pengembang anggotanya, khususnya rumah subsidi.

Dalam audiensi bersama REI yang berlangsung Jumat (20/12) di Kantor Kementerian PKP, Maruarar menyampaikan pentingnya informasi detail seperti lokasi rumah dan foto-fotonya.

Data ini akan digunakan untuk mengevaluasi pasokan rumah subsidi serta mendukung perencanaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun depan.

Tolong kasih saya data lengkap ya, Pak Joko (Ketua Umum DPP REI Joko Suranto – red), dari semua pengembang anggota REI. Lokasinya di mana saja serta lengkap dengan foto-foto bangunannya, ujar Maruarar.

Menteri PKP menegaskan, pihaknya siap mengecek langsung ke lapangan bersama tim dari Kementerian PKP, baik pusat maupun balai perumahan di daerah.

Pendataan ini penting untuk memastikan kuota KPR FLPP dapat diberikan sejak awal 2025, sehingga rumah subsidi yang telah dibangun bisa segera dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Selama ini banyak pengembang yang menyatakan rumah subsidi sudah dibangun tetapi tidak bisa akad KPR FLPP karena kuotanya habis. Kami ingin ada data yang valid dari asosiasi pengembang sebagai dasar pengajuan surat ke Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember nanti, tambahnya.

Dukungan REI

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menyatakan, komitmennya untuk mendukung permintaan pendataan ini.

REI juga berencana berkoordinasi dengan anggota untuk memastikan data rumah yang dimiliki akurat dan dapat mendukung program Kementerian PKP.

Kami tentu mendukung penuh Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Kami berharap Kementerian PKP dapat merealisasikan koordinasi yang lebih baik, sehingga rumah yang dibangun pengembang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan mendorong perekonomian nasional, ujar Joko.

Langkah pendataan ini juga dinilai strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan program perumahan nasional.

Kementerian PKP akan memanfaatkan data ini untuk menyusun kebijakan terkait kuota KPR FLPP bersama Kementerian Keuangan, memastikan pembangunan rumah subsidi tetap berjalan sesuai target.