Menakar Peluang Perusahaan Migas Indonesia Investasi di Amerika Serikat

wmhg.org – JAKARTA. Pemerintah tengah menjajaki peluang ekspansi investasi ke Amerika Serikat, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), melalui perusahaan BUMN seperti PT Pertamina (Persero).

Rencana ini digagas oleh Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari strategi menghadapi kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan, sektor migas menjadi salah satu prioritas untuk investasi BUMN di Negeri Paman Sam. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, delegasi Indonesia dijadwalkan bertolak ke AS pada 16–23 April 2025 guna membuka ruang negosiasi dengan otoritas setempat.

Merespons rencana ini, Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, perusahaan masih menunggu arahan pemerintah.

Pertamina membuka peluang kerja sama atau investasi dengan mitra, termasuk perusahaan AS untuk keuntungan kedua belah pihak, kata Fadjar kepada Kontan, Selasa (15/4).

Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menyebut sektor hulu migas menjadi fokus utama.

Salah satu proyek yang dibidik adalah Proyek Pikka di Alaska, yang dikembangkan oleh Santos dan Repsol. Proyek tersebut sempat menarik minat PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tahun lalu untuk masuk sebagai pemilik saham minoritas.

“[Investasi potensial] di hulu. Cuma belum, kan sekarang ini masih perundingan. Belum fix lah, masih finalisasi,” kata Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (14/4).

Namun, rencana ini tidak lepas dari sorotan berbagai kalangan. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas (Aspermigas) Moshe Rizal, mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mendorong investasi migas ke AS.

Menurutnya, sektor migas merupakan industri dengan risiko tinggi, terlebih jika masuk ke wilayah yang belum familiar bagi Pertamina.

“Investasi migas di AS berisiko tinggi, dan kompetisinya sangat ketat. Pemain lokal lebih unggul dari sisi teknologi, akses pendanaan, dan pengalaman,” tegas Moshe kepada Kontan, Selasa (15/4).

Ia menambahkan, biaya produksi migas di AS, khususnya pada proyek-proyek oil dan gas, terbilang tinggi karena mengandalkan teknologi fracking yang canggih. Jika Pertamina belum menguasai teknologi tersebut, maka kemungkinan hanya bisa masuk sebagai investor pasif, bukan operator.

“Ini bukan soal sekadar ekspansi. Pemerintah harus memastikan apakah langkah ini menguntungkan secara komersial dan sejalan dengan kapasitas Pertamina,” lanjut Moshe.

Ia juga menyoroti agar jangan sampai keputusan investasi ini dilandasi motif politik. “Jangan jadikan Pertamina alat politik luar negeri. Fokus pada profitabilitas dan daya saing perusahaan,” ujarnya.

Di sisi lain, pengamat energi dan pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, rencana ini positif selama dikelola dengan tepat. Menurutnya, Pertamina berpeluang besar untuk mengakuisisi lapangan migas AS yang sudah berada pada tahap produksi.